badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh untuk menyukseskan masterplan percepatan juga perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn melakukan sederat terobosan serta semua website agar mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal itu selama sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku di manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman mengajarkan situs yang dilaksanakan bpn diantara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 perihal pengadaan tanah terhadap pembangunan supaya kepentingan umum.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian serta keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan kepada penduduk yang ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut uu no 2/2012 mempunyai empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditentukan saatnya, makanya penyelenggaran pengadaan tanah agar kepentingan publik dicari tak berlarut-larut, papar mantan jaksa agung itu.
selain itu, bpn sudah memprogramkan penelitian serta siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat warga hukum adat di papua jika sudah detail penduduk hukum adatnya dan tanah ulayatnya.
sebelumnya di rapat itu mengemuka sederat kendala mengenai pelaksanaan mp3ei yang salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. dalam mana pada dalamnya, diantara lain membuat mengenai reforma agraria, juga hak atas tanah warga hukum adat. selain itu, bpn ri dan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam jenis pertanahan, ujarnya.
sinkronisasi juga harmonisasi itu dimaksudkan supaya ke depan, tak terjadi lagi tumpang tindih peraturan terkait pertanahan. untuk tanah mampu lebih berdaya guna, bpn ri juga melakukan percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman dengan begini hak-hak atas tanah mampu lebih terjaga, sehingga mampu membawa faedah yang lebih sulit kepada terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya dalam memimpin bpn. presiden menugaskan aku memangkas sengketa serta mesti disadari terhadap orang kecil, katanya.
oleh sebab itu, hendarman menyampaikan, bpn ingin terus menggalakkan program-program prorakyat yang telah berjalan. program-program itu antara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, website jemput bola layanan sertifikat tanah supaya rakyat (larasita) serta situs one day service.