DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak bisa untuk disetujui dpr ri karena sederat alasan.

selain karena sejumlah program di proposal tersebut telah terakomodasi di apbn 2013, banyak potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, kata anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo dalam jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri serta menilai, alasan lainnya, pemerintah belum mampu membangun bbm bersubsidi, sebab persentasi yang diselundupkan terbilang amat sulit volumenya.

karena itu, proposal dana kompensasi yang mau dimasukan dalam apbn-p 2013 tak mengikuti persyaratan supaya diterima, papar dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi itu, ada program dan sama juga serupa dengan santunan segera tunai (blt) terhadap penduduk miskin.

kekuatan-kekuatan politik selama dpr ri pasti saja hendak mempelajari dari pengalaman menjelang pemilu 2009. saat tersebut, blt dibuat kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. hal serupa tidak mungkin berulang pada pemilu 2014, ujarnya.

kompensasi lain seperti beras agar masyarakat miskin (raskin) juga santunan kepada siswa miskin serta situs keluarga harapan telah terakomodasi selama apbn tahun berjalan.

alasan lain supaya menolak proposal tersebut merupakan fakta kiranya pemerintah belum efektif membuatkan bbm bersubsidi, karena persentase dan dicuri ataupun diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih disebabkan pencurian serta penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan ataupun tidak tidak keliru sasaran sudah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.

dengan demikian, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, kata bambang soesatyo.