anggota komisi vii dpr ri irfan membayar terhadap perusahaan tambang pt vale indonesia untuk melepas tanah dan belum digunakan serta memberikan lahan itu terhadap pemerintah.
jangan tunggu hingga 2025 baru diberikan. nanti pemerintah ingin panggil investor supaya memanfaatkan lahan itu, kata irfan saat pertemuan antara pt vale indonesia, pemkab morowali serta pemprov sulawesi tengah dan dimediasi oleh komisi vii dpr ri selama kota palu, rabu.
tahun 2025 merupakan berakhirnya waktu kontrak karya pt vale indonesia pada tanah air. kontrak perusahaan tambang tersebut sudah berlangsung dari tahun 1968.
saat ini jumlah lahan menganggur dan masih dimengerti oleh pt vale indonesia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar di sejumlah blok selama kabupaten morowali, sulawesi sedang.
Informasi Lainnya:
secara keseluruhan pt vale indonesia beroperasi selama lahan seluas 190 ribu hektare tersebar dalam sulawesi selatan, sulawesi sedang serta sulawesi tenggara.
presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menyatakan pihaknya siap melepas lahan dan belum dipilih.
dia justru mendesak pemkab morowali untuk cepat menunjuk calon investor agar mengolah lahan menganggur itu. pasti saja melalui ketentuan berlaku, tutur nico.
sementara itu, anggota komisi vii yang lain, mulyadi, menyatakan pt vale indonesia supaya memegang teguh komitmennya supaya turut membangun daerah selama sekitar operasi pertambangan.
jangan cuma berdalih telah menyalurkan csr (dana tanggung jawab sosial perusahaan). csr cuma merupakan pembius dan modus investasi, papar politisi partai gerindra ini.