ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah perlu melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) pada membeli kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra yang tidak keliru diajak berbicara di merumuskan kebijakan-kebijakan untuk urusan pekerja migran sebab mereka yang benar-benar tahu keadaan di lapangan, mulai dari berangkat hingga sampai pada luar negeri, kata mahfud dalam jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi yang bertema mendorong kebijakan pemerintah ke arah cuaca usaha dan kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya membeli pjtki merupakan pihak daripada proses pelayanan serta perlindungan kepada para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh karena tersebut, papar dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan usaha dan akses yang luas terhadap keterlibatan pjtki dengan lokasi meningkatkan nilai sistem untuk pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan serta pelatihan, perlindungan selama dalam luar negeri, sampai dengan pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar sebagai mitra di semua proses kebijakan, bukan sebagai objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) tersebut menilai bahwa dalam ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penempatan juga perlindungan terhadap pekerja migran masih belum maksimal sehingga baru belum mampu diaplikasikan pada penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan tersebut dia berbagi sebagai tanggapan atas keluhan dari pihak apjati yang menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dibuat mitra pada mencari kebijakan, padahal pjtki adalah bagian yang paling berperan selama lapangan selama menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah padahal kami dan merupakan pelaksana selama lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan dan menyertakan pjtki dibuat partner pemerintah. jangan manakala banyak kesuksesan serta prestasi pemerintah yang menerima, namun apabila banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa bagian pjtki sesungguhnya kerap berhasil menyelesaikan masalah-masalah para pekerja migran pada luar negeri, termasuk angka hukum dengan pendekatan informal, dimana cara itu dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah dalam luar negeri oleh karenanya cenderung besar untuk melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan itu, mahfud md berjanji kepada apjati agar menyatakan masukan itu terhadap pemerintah untuk dilakukan pembahasan guna menciptakan kebijakan dan mampu menyebabkan cuaca usaha dan kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah semua input ini saya sampaikan kepada pemerintah, kta akan membahas lagi supaya mencari kenal apakah telah pas atau baru ada yang usah diperbaiki, ujar mahfud.