sejumlah anggota komisi vii dpr ri membeli langkah awal tenntang tumpang-tindih ijin usaha pertambangan (iup) dalam kabupaten morowali, sulawesi tengah, supaya tidak menimbulkan sengketa berkelanjutan.
pencarian Jalan keluar tersebut diselenggarakan selama kota palu, rabu, melalui mempertemukan pt vale indonesia, pemkab morowali, pemprov sulawesi sedang, dengan dimediasi oleh komisi vii dpr ri dan membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.
sutan bhatoegana, dijadikan ketua tim kunjungan kerja komisi vii dpr ri, mengatakan pertemuan tersebut tak menggunakan bagian dan salah atau benar sementara mencari solusi supaya kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat.
hasil pertemuan ini nanti kita bahas dalam komisi vii, juga setelah itu akan memanggil bagian mengenai, tutur politisi asal partai demokrat ini.
Informasi Lainnya:
- Wisata Pulau Tidung
- Jasa Cuci Sofa Profesional
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
- Mencari Jasa Cuci Sofa di Jakarta
dia menungkapkan saat ini pada kabupaten morowali terdapat 43 iup tumpang tindih yang berada lahan konsesi milik pt vale indonesia.
menurutnya, tumpang-tindih iup tersebut terjadi karena lahan lahan konsesi milik pt vale indonesia yang luasnya mencapi 36 ribu hektare tidak kunjung digunakan.
olehnya kepala daerah memberikan ijin terhadap bagian lain supaya mengolahnya agar dapat pemasukan, ujarnya.
sekretaris kabupaten morowali syahril ishak menyewa pada pt vale indonesia agar tegas menyikapi kondisi itu dengan menyepakati kontrak karya yang sebelumnya telah disepakati.
kalau hendak digunakan, silahkan. jangan ditunda-tunda. kami memberikan ijin ke perusahaan lain karena lahan itu nganggur, katanya.
sementara tersebut, presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menyampaikan perusahaan tambang yang beroperasi melalui menggunakan iup tumpang-tindih tersebut selama umumnya tak memperdulikan kelestarian lingkungan.
banyak lingkungan hancur, perusahaan tak mencari pelabuhan untuk mengangkut tanah ada kandungan nikel, ujarnya.
perusahaan dan sebelumnya bernama pt inco ini dan berencana juga berencana melepas sejumlah lahan konsesinya sebab dinilai terlalu luas.
saat ini perusahaan tambang nikel paling besar kedua di dunia ini memiliki lahan efektif seluas 190 ribu hektare dan tersebar sulawesi selatan, sulawesi tengah dan sulawesi tenggara.